oleh

Islam : Urgenitas Memahami Nash

Bayangkan, seorang penceramah dengan membabi buta, membid’ahkan umat Islam yang membaca صدق الله العظيم atau mencium Mushaf saat terjatuh atau pada saat selesai membaca Al Quran. Suatu kekeliruan fatal dalam menempatkan hujjah, bisa membuat umat semakin goyah.

Disisi lain, umat dihadapkan pada fenomena ritual yang cenderung “binal”, seakan menjawab sikap sentimental kutub tertentu. Tarawih kilat 20 rakaat, bacaan AlQuran dengan langgam Jawa, berlebihan mencintai kuburan, dll. Seakan ada kesengajaan, mengabadikan benturan.

Lalu kita abai, pada fakta proyek-proyek yang menjadi jagal bagi semua nyawa rakyat, menyedot setiap tetes darah, dan membatasi hak bernafas bagi semua insan merdeka.

Padahal, dahulu, di masa awal kemerdekaan. Narasi tokoh dan umat Islam itu sangat menyentuh hal vital. Menyangkut hajat fundamental.

Contoh: Mr. Kasman Singodimedjo. Kader Partai Masyumi. Jaksa Agung RI pertama (1945 – 1946 ). Mantan Menteri Kehakiman era PM. Amir Syarifuddin II.

Ketika beliau memahami satu Nash hadis berbunyi “Umat Islam berserikat atas tiga hal yaitu air, ladang (tambang) dan api (energi).” (HR. Ahmad)

Beliau menegaskan, pentingnya penguasaan rakyat (via negara) dan upaya komersialisasi ketiga hal tersebut hukumnya haram. Tidak boleh dimonopoli swasta atau privat.

Lalu beliau menginisiasi lahirnya pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara”.

Lalu kini, siapa pemilik utama PLN? China. Apakah tidak ada dalil Naqli atau Aqli yang bisa disampaikan, untuk mencegah privatisasi bahkan penguasaan asing terhadap hajat vital masyarakat dan umat?

Apakah masih betah membahas hal-hal yang sudah selesai di masa lalu dengan kaidah: “Saling tolong menolong untuk hal yang disepakati dan saling toleransi untuk hal yang belum disepakati?”

Jangan sampai orang mulai curiga. Kehadiran juru dakwah dengan bandul ekstrim tersebut, memang kehadirannya disengaja, agar umat tidak punya perhatian terhadap penjajahan baru. Invasi atas nama investasi.

Oleh : Dr. Nandang Burhanudin

Perdana News Group

Komentar

PERDANANEWS